Add caption
Latest Post

Tolak Aneksasi!

Written By Unknown on Minggu, 16 September 2012 | 05.49


3 Mei 2012

Tolak Aneksasi!

Tolak Aneksasi!
JAYAPURA - Seribuan massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang datang dari berbagai penjuru Kota Jayapura menggelar unjuk rasa di Kantor Gedung Dewan Kesenian Tanah Papua (GDKTP) atau di sekitar Taman Imbi Jayapura, Selasa (1/5) kemarin.
Awalnya, massa KNPB melakukan long march dengan cara berjalan kaki maupun dengan kendaraan roda dua atau roda empat baik itu dari sekitar Waena-Expo, Abepantai, Entrop maupun Angkasa menuju Kantor GDKTP tepat pukul 13.00 WIT kemarin siang. Pendemo yang dipimpin  Buchtar Tabuni selaku Ketua Umum KNPB, Mako Musa Tabuni selaku Ketua I KNPB dan Viktor Yeimo sebagai Juru Bicara (Jubir) Internasional KNPB melakukan orasi dan menyampaikan pernyataan politiknya di depan ribuan massa KNPB yang memadati Kantor GDKTP.
Selain itu massa KNPB yang datang dengan berjubel-jubel tersebut dengan menggunakan pakaian tradisional khas Papua Barat serta dilengkapi dengan senjata tradisional seperti Panah, Jubi, Busur, Tombak, Kapak. Bahkan ada sebagian massa yang mencorat-coret dirinya.
Selain itu juga massa membawa atribut demo seperti spanduk yang bertuliskan Papua dalam Zona Darurat,  maka jawabanya dari semua ini adalah Referendum bagi Papua Barat, 1 Mei yang merupakan Hari Aneksasi Bangsa Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan awal pemusnahan Etnis Melanesia di Papua Barat dan Pemerintah Belanda maupun PBB (UNTEA) harus bertanggungjawab atas pembunuhan hak politik, martabat dan harga diri dari rakyat Bangsa Papua Barat sebagai suatu Bangsa.
Share on Facebook       

Untuk Papua, Hanya Papua Barat (Pemerintah dan DPR RI Belum Bisa Mekarkan yang lain)


3 Mei 2012

Untuk Papua, Hanya Papua Barat (Pemerintah dan DPR RI Belum Bisa Mekarkan yang lain)

Untuk Papua, Hanya Papua Barat (Pemerintah dan DPR RI Belum Bisa Mekarkan yang lain)
Merauke – Masyarakat di Provinsi Papua khususnya yang bermukim di wilayah Selatan Papua, sepertinya harus menahan diri atas eforia terwujudnya daerah otonomi baru yang selama ini sudah digaung-gaungkan. Pasalnya, Pemerintah Pusat bersama Legislatif  dalam waktu dekat ini belum bisa merealisasikan kehadiran daerah otonomi baru di Papua, terkecuali di wilayah Papua Barat.
Padahal, khusus di Selatan Papua sendiri, masyarakat sudah menaruh harapan akan terwujudnya pemekaran Kabupaten Muyu Mandobo dan Kota Merauke.
Anggota DPR RI Christine Basik-Basik S Sos mengakui, belum adanya ancer-ancer soal realisasi pemekaran Kabupaten Muman dan Kota Merauke ini, mengacu dari RUU inisiatif DPR RI yang berhasil diketok palu pada sidang beberapa waktu lalu. Dalam RUU pemekaran terkait 19 daerah otonomi baru itu,  memang ada dua daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Manokwari Barat dan Kabupaten Pegunungan Arafk yang berada di wilayah Papua Barat.
“Untuk Provinsi Papua tidak ada, tapi mudah-mudahan Papua bisa masuk ketika kami menggulirkan 13 daerah otonomi baru dalam pembahasan berikutnya,”akunya 33 paket daerah otonomi baru ini merupakan peninggalan dari periode 2004-2009.
Menurut Mama Tin begitu ia disapa, alasan mengapa pemekaran di Provinsi Papua lebih khususnya di Selatan Papua terbilang lamban, hal itu ditengarai oleh kurangnya kekompakan antara kepala daerah dan elemen penting untuk turut langsung memberikan advokasinya ke Pusat (DPR RI). Padahal untuk membentuk suatu daerah otonomi baru, seharusnya dibutuhkan keterlibatan masing-masing kepala daerah dan pimpinan legistaltif baik itu daerah induk harus duduk bersama membahas rencana pemekaran itu.
“Nah kalau semua sudah duduk bersama baru mereka harus kembali paparkan itu ke DPR RI, sehingga kami tahu bahwa pemerintah dan perangkatntya sudah siap menerima sebuah daerah baru. Karena soal pemekaran ini ibarat bayi yang akan lahir, kalau suasananya tidak kondusif ya bayinya lahir akan kekurangan oksigen,” terangnya.
Selanjutnya Mama Tin juga membantah adanya sikap ambivalen dari pihak di DPR RI dan DPD sehingga menyebabkan stagnanya pemekaran di Papua. Namun keterlambatan itu justru berakar dari persoalan yang ada di daerah sendiri.
“Kami sendiri sudah begitu proaktif, tetapi semua kembali lagi ke daerah karena persoalannya ada di daerah. Dan ini menyangkut dengan belum lengkapnya syarat-syarat. Dan kalau  syarat sudah dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk menunda proses pemekaran, justru akan dibahas untuk proses selanjutnya,”akunya menyangkut persayaratan ini mengacu pada amanat PP 78 tahun 2007.(vgpb)
Share on Facebook       
Komentar

3 Mei 2012

Untuk Papua, Hanya Papua Barat (Pemerintah dan DPR RI Belum Bisa Mekarkan yang lain)

Untuk Papua, Hanya Papua Barat (Pemerintah dan DPR RI Belum Bisa Mekarkan yang lain)
Merauke – Masyarakat di Provinsi Papua khususnya yang bermukim di wilayah Selatan Papua, sepertinya harus menahan diri atas eforia terwujudnya daerah otonomi baru yang selama ini sudah digaung-gaungkan. Pasalnya, Pemerintah Pusat bersama Legislatif  dalam waktu dekat ini belum bisa merealisasikan kehadiran daerah otonomi baru di Papua, terkecuali di wilayah Papua Barat.
Padahal, khusus di Selatan Papua sendiri, masyarakat sudah menaruh harapan akan terwujudnya pemekaran Kabupaten Muyu Mandobo dan Kota Merauke.
Anggota DPR RI Christine Basik-Basik S Sos mengakui, belum adanya ancer-ancer soal realisasi pemekaran Kabupaten Muman dan Kota Merauke ini, mengacu dari RUU inisiatif DPR RI yang berhasil diketok palu pada sidang beberapa waktu lalu. Dalam RUU pemekaran terkait 19 daerah otonomi baru itu,  memang ada dua daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Manokwari Barat dan Kabupaten Pegunungan Arafk yang berada di wilayah Papua Barat.
“Untuk Provinsi Papua tidak ada, tapi mudah-mudahan Papua bisa masuk ketika kami menggulirkan 13 daerah otonomi baru dalam pembahasan berikutnya,”akunya 33 paket daerah otonomi baru ini merupakan peninggalan dari periode 2004-2009.
Menurut Mama Tin begitu ia disapa, alasan mengapa pemekaran di Provinsi Papua lebih khususnya di Selatan Papua terbilang lamban, hal itu ditengarai oleh kurangnya kekompakan antara kepala daerah dan elemen penting untuk turut langsung memberikan advokasinya ke Pusat (DPR RI). Padahal untuk membentuk suatu daerah otonomi baru, seharusnya dibutuhkan keterlibatan masing-masing kepala daerah dan pimpinan legistaltif baik itu daerah induk harus duduk bersama membahas rencana pemekaran itu.
“Nah kalau semua sudah duduk bersama baru mereka harus kembali paparkan itu ke DPR RI, sehingga kami tahu bahwa pemerintah dan perangkatntya sudah siap menerima sebuah daerah baru. Karena soal pemekaran ini ibarat bayi yang akan lahir, kalau suasananya tidak kondusif ya bayinya lahir akan kekurangan oksigen,” terangnya.
Selanjutnya Mama Tin juga membantah adanya sikap ambivalen dari pihak di DPR RI dan DPD sehingga menyebabkan stagnanya pemekaran di Papua. Namun keterlambatan itu justru berakar dari persoalan yang ada di daerah sendiri.
“Kami sendiri sudah begitu proaktif, tetapi semua kembali lagi ke daerah karena persoalannya ada di daerah. Dan ini menyangkut dengan belum lengkapnya syarat-syarat. Dan kalau  syarat sudah dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk menunda proses pemekaran, justru akan dibahas untuk proses selanjutnya,”akunya menyangkut persayaratan ini mengacu pada amanat PP 78 tahun 2007.(vgpb)
Share on Facebook       
Komentar

Statement by the US Secretary of State Hillary Clinton in US – Indonesia joint press conference

Written By Unknown on Sabtu, 15 September 2012 | 21.26


Statement by the US Secretary of State Hillary Clinton in US – Indonesia joint press conference

The US Secretary of State Hillary Rodham Clinton
The US Secretary of State Hillary Rodham Clinton
Well, let me begin by thanking the Foreign Minister for his very warm welcome and let me express how pleased I am to be back in Indonesia. As the Minister said, we had a long, comprehensive, very constructive conversation on a full range of issues. That is what I have come to expect from the Minister. Minister Natalegawa is highly respected in representing his nation on behalf of the President, the government, and the people.
Before I address the issues that Marty raised, let me just very clearly condemn the attack on our consulate personal in Peshawar, Pakistan. We pray for the safe recovery of both American and Pakistani victims and once again we deplore the cowardly act of suicide bombing and terrorism that has affected so many people around the world, and which we all must stand against.
Here in Indonesia, one of the very first countries I visited as Secretary of State, we have seen our relationship grow stronger and deeper. The U.S.-Indonesia Comprehensive Partnership is a foundation for America’s renewed engagement in the Asia Pacific, and I’m looking forward to welcoming the Foreign Minister and the Indonesian delegation to Washington in just a few weeks.
One focus of America’s engagement here is promoting economic growth through trade and development. The Indonesian Government has announced more than half a trillion dollars in planned infrastructure improvement, and our government and our businesses strongly support this commitment by the Indonesian Government. We want to do even more in working to enhance jobs and economic growth for both our countries and the people of them. We think Indonesia’s growth, which continues to be so strong, is essential not only for Indonesia but regionally and globally.
We also believe that education remains the cornerstone of economic growth and individual advancement in the 21st century economy. To that end, I’m pleased to announce that USAID will invest $83 million during the next five years to support primary education in Indonesia, and we also providing a $20 million fund for graduate training for Indonesian students in the United States. These kinds of educational exchanges reflect the model of partnership that the United States is pursuing based on shared values, delivering concrete benefits for our people, and enhancing our partnership.
We support Indonesia’s security, including its defense, and we believe strongly that Indonesia has a right to enhance its security. We obviously work closely with Indonesia on a range of issues, particularly on counter-terrorism cooperation. And we commend the Indonesian Government for the law enforcement-led approach to counter-terrorism and believe that Indonesia has made great strides in protecting its citizens and citizens more generally who visit and travel for business or recreation to Indonesia, which is such a wonderful country to be able to see.
Regarding the very important question on the situation in Papua, we support the territorial integrity and that includes Papua and West Papua provinces. We believe strongly that dialogue between Papuan representatives in the Indonesian Government would help address concerns that the Papuans have and assist in resolving conflict peacefully, improving governance and development. We think there should be inclusive consultation with the Papuan people and implementation of the special autonomy law for Papua. And of course, we deplore violence of any sort in Papua, and when it does occur there should be full and transparent investigations under the rule of law and make sure that lessons are learned from that.
So we think that there’s been an enormous amount of good work done by the Indonesian Government, and we’re going to continue to work with them and raise issues as that becomes necessary.
On regional issues, I expressed to the Minister our gratitude to Indonesia for supporting stronger American engagement in the Asia Pacific. It was during Indonesia’s chairmanship of ASEAN that President Obama became the first American president to attend the East Asia Summit. I’m confident that as Indonesia looks ahead to becoming the host of APEC next year, it will bring the same expertise and commitment to consensus building and results as the chair of that important group as well.
I thank the Minister for the efforts that Indonesia has undertaken following this year’s ASEAN Regional Forum. I expressed our appreciation for Indonesia’s and the Minister’s personal efforts to advance ASEAN unity. We believe that the U.S.-ASEAN relationship is one of our most important and we want to support ASEAN unity in this region. The recent U.S.-ASEAN Economic Ministers Meeting in Cambodia and the largest ever U.S.-ASEAN Business Forum, which I hosted in July in Cambodia, are evidence of that. As we intensify our engagement with ASEAN, we look forward to working with our dialogue partners to strengthen the ASEAN Secretariat.
We discussed developments in the South China Sea, and I commended, again, the Minister for his personal leadership under the President’s guidance. The United States has a national interest, as every country does, in the maintenance of peace and stability, respect for international law, freedom on navigation, unimpeded lawful commerce in the South China Sea. As I have said many times, the United States does not take a position on competing territorial claim over land features, but we believe the nations of the region should work collaboratively together to resolve disputes without coercion, without intimidation, without threats, and certainly without the use of force.
That is why we encourage ASEAN and China to make meaningful progress towards finalizing a comprehensive code of conduct in order to establish rules of the road and clear procedures for peacefully addressing disagreements. And we endorse the recent ASEAN six-point principles on the South China Sea. We will continue to support the work that ASEAN is doing, and in particular the leadership of Indonesia, to clarify and pursue claims in accordance with international law, including the Law of the Sea Convention.
I can only echo and reinforce what the minister said, because he has led the diplomacy for the adoption of the six-point statement of principles by ASEAN on July 20th. That showed unity was very important, and the United States endorses those principles. We believe too, along with ASEAN, that it is critical for the work that has begun on the code of conduct to continue. The United States believes very strongly that no party should take any steps that would increase tensions or do anything that could be viewed as coercive or intimidating to advance their territorial claims. It’s important that there be, as the minister said, a mechanism for resolving the potential for the outbreak of conflict or miscalculation by any party. Because remember, there are many claimants. It’s not just ASEAN members claiming vis-a-vis China. There are claims within ASEAN members themselves.
So this is in everyone’s interest, and it is time for diplomacy. We have the East Asia Summit coming up in Phnom Penh in November. This should be the goal that diplomacy pursues to try to attain agreement, as the Minister is doing, on a robust code of conduct to begin to try to literally calm the waters and enable people to work together toward better outcomes.
And I will be discussing these matters in Beijing with Chinese leaders. I think we can make progress before the East Asia Summit, and it certainly is in everyone’s interest that we do so.
The world looks to Indonesia as the leading democracy in the region – as indeed the third largest democracy in the world – to promote democracy and human rights, and we will work together on behalf of those important principles. We both agree strongly that there should be no discrimination against minorities on any basis – religious or communal, sectarian, ethnic – and that we should promote freedom and tolerance for all.
In pursuit of our shared democratic values, we’re pursuing plans for our Triangular Cooperation program, which aims to strengthen democratic institutions in countries such as Burma. Once again, the United States will be sending a high-level delegation to the Bali Democracy Forum to strengthen democratic reform and civil society and to stand up for the human rights that democracies are pledged to protect.
And finally, the Foreign Minister and I exchanged views on Iran and Syria. On Iran, we believe – and we share this common position – that Iran has a right to the use of peaceful nuclear energy. But Iran must abide by its international obligations and cannot be permitted to get a nuclear weapons.
On Syria, both our countries remain committed to three priorities: putting an end to the violence, responding to humanitarian need, and helping to facilitate a political, democratic transition that will benefit the Syrian people.
So again, Minister, I thank you for these very substantive discussions. I thank you for yours and the President’s leadership on behalf of regional and global issues of great importance to us all. I look forward to seeing you in Vladivostok in a few days, and welcoming you to Washington in a few weeks.
Thank you.

Sikap KNPB Terhadap Gerakan Rohani di Papua

 
Share

Sikap KNPB Terhadap Gerakan Rohani di Papua

September 06, 2012 By: admin Category: KNPB PusatSeruan
Badan Pengurus Pusat
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP KNPB
Central Board The West Papua National Committee
No : 005.I/EX-HM/BPP-KNPB/VIII/2012
========================================
Hal : Himbauan Umum
Sifat : Terbuka untuk Umum
Salam Pembebasan
Memperhatikan situasi yang berkembang akhir-akhir ini, terutama mengenai gerakan rohani “Sion Movement” (gerakan sion) yang berkembang di tengah-tengah gerakan perjuangan Papua Barat, KNPB merasa penting untuk mengklarifikasi dan menjelaskan posisi dan sikap organisasi sebagai berikut:
  1. KNPB sebagai media nasional Papua Barat tetap mendukung gerakan rohani yang dilakukan oleh rakyat Papua Barat, oleh siapapun sepanjang tujuannya berada dalam misi kebangkitan rohani, dan merupakan pelayanan umat beragama.
  2.  KNPB sebagai media nasional Papua Barat juga ikut aktif dalam mendorong gerakan rohani yang tujuannya untuk pembebasan nasional Papua Barat, sepanjang tidak ada kepentingan lain yang terselubung.
  3. KNPB sebagai media perjuangan nasional tidak memiliki kewenangan legal untuk mengambil keputusan tentang perubahan dan atau pergantian simbol-simbol perjuangan dan atau simbol-simbol negara, seperti merubah salah satu dari bagian bendera nasional Papua Barat.
  4. Bahwa hal-hal menyangkut perubahan dan atau pergantian secara legal dilakukan oleh badan legislasi atau Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai badan representasi perjuangan yang memiliki fungsi legislasi. Hal mana dilakukan atas masukan, desakan dan pertimbangan dari seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada dalam gerakan pembebasan nasional Papua Barat.
  5. Dengan alasan poin diatas, maka kami menyampaikan kepada rakyat Papua, Pemimpin-Pemimpin Lembaga Perjuangan, baik sipil, Militer dan diplomasi agar tidak muda terhasut, terprovokasi dan tertipu dengan isu-isu yang berkembang diluar dari keputusan resmi Badan Pengurus Pusat KNPB.
Demikian surat himbauan ini dibuat agar menjadi kesepahaman kita bersama.
Port Numbay, 21 Agustus 2012
Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat [BPP.KNPB]
Victor F. Yeimo                                              Ones Suhuniap
Ketua Umum                                               Sekretaris Jenderal
Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP)
2. Ketua-ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD)
3. Pimpinan TPN – OPM
4. Free West Papua Campaign
5. Arsip
Bookmark and Share

Leave a Reply

 
Share

Parlemen Nasional Memilih Benny Wenda Sebagai Koordinator Diplomasi Internasional

August 26, 2012 By: admin Category: berita parlemenInternasionalNews
KNPBnews – Benny Wenda, Pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris telah dipilih dan diputuskan  sebagai koordinator Diplomat Internasional pada 5 April 2012 lalu di Holandia melalui Konferensi  Parlemen Nasional West Papua yang dihadiri oleh anggota-anggota Parlemen dari 22 Parlemen Daerah di seluruh tanah West Papua.
Ketua PNWP didampingi 7 wakil Ketua dari 7 Fraksi
Keputusan tentang pentingnya penunjukan koordinator internasional menjadi pembahasan yang penting oleh ratusan anggota Parlemen yang bersidang sejak tanggal 3 hingga 5 April lalu. Sidang tersebut berlangsung cukup alot. Pasalnya, setiap perwakilan Parlemen dari masing-masing daerah harus konsen dan hati-hati karena merasa membawa mandat perjuangan dari daerah untuk diputuskan sebagai keputusan nasional dalam perjuangan Papua Merdeka.
Suasana Sidang Parlemen
Suasana Sidang Parlemen (dok KNPB)
Dalam sesi pembahasan dan penunjukan Koordinator Diplomat Internasional, Sidang yang dipimpin oleh Ronsumbre Harry itu secara demokratis membahas, memilih dan memutuskan Benny Wenda sebagai Pemimpin Papua Merdeka diluar negeri yang layak diberikan mandat oleh rakyat sebagai Koordinator Urusan International.
Benny Wenda dianggap memiliki kemampuan dan semangat kerja dalam mendorong kompanye dan jaringan diplomasi di luar negeri, selain diplomat lain yang juga memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Benny Wenda juga dianggap sebagai salah satu pemimpin di Internasional yang berhasil menunjukan jalan menuju pembebasan melalui pembentukan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP).
Peserta sidang konferensi (dok.KNPB)
Rakyat Papua melalui badan representatif yaitu Parlemen Daerah meyakini bahwa hak penentuan nasib sendiri dapat didorong melalui dukungan politik dari solidaritas Parlemen Internasional, juga secara legal, pengacara-pengacara internasional telah meyakinkan bahwa orang Papua secara hukum internasional memiliki hak untuk penentuan nasib sendiri.
“Saya pikir sporadisme perjuangan di Internasional menjadi faktor penghambat perjuangan di Internasional selama ini, rakyat melalui Parlemen Rakyat Daerah selaku lembaga pengambil keputusan resmi sudah memilih Koordinator Diplomat Internasional, dan saya yakin para diplomat kita di Internasional dapat terkoordinir dan mengatur perjuangan di Internasional dengan baik”, kata Ronsumbre Harry, disela-sela sidang Parlemen.
Hasil konferensi PRD dideklarikan pada tanggal 9 April 2012 secara terbuka, dihadiri oleh ribuan rakyat West Papua di lapangan They Eluay, Sentani. Sementara itu, mandat secara resmi telah dikeluarkan melalui Surat Kuasa kepada Benny Wenda di Oxford, Inggris.  [Sec. KNPB]
Foto-Foto Konferensi dan Peluncuran Parlemen Nasional West Papua
Pimpinan Parlemen saat deklarasi (dok KNPB)
Suasana Deklarasi Parlemen
Bookmark and Share

Leave a Reply

Sikap KNPB Terhadap Gerakan Rohani di Papua

 
Share

Sikap KNPB Terhadap Gerakan Rohani di Papua

September 06, 2012 By: admin Category: KNPB PusatSeruan
Badan Pengurus Pusat
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP KNPB
Central Board The West Papua National Committee
No : 005.I/EX-HM/BPP-KNPB/VIII/2012
========================================
Hal : Himbauan Umum
Sifat : Terbuka untuk Umum
Salam Pembebasan
Memperhatikan situasi yang berkembang akhir-akhir ini, terutama mengenai gerakan rohani “Sion Movement” (gerakan sion) yang berkembang di tengah-tengah gerakan perjuangan Papua Barat, KNPB merasa penting untuk mengklarifikasi dan menjelaskan posisi dan sikap organisasi sebagai berikut:
  1. KNPB sebagai media nasional Papua Barat tetap mendukung gerakan rohani yang dilakukan oleh rakyat Papua Barat, oleh siapapun sepanjang tujuannya berada dalam misi kebangkitan rohani, dan merupakan pelayanan umat beragama.
  2.  KNPB sebagai media nasional Papua Barat juga ikut aktif dalam mendorong gerakan rohani yang tujuannya untuk pembebasan nasional Papua Barat, sepanjang tidak ada kepentingan lain yang terselubung.
  3. KNPB sebagai media perjuangan nasional tidak memiliki kewenangan legal untuk mengambil keputusan tentang perubahan dan atau pergantian simbol-simbol perjuangan dan atau simbol-simbol negara, seperti merubah salah satu dari bagian bendera nasional Papua Barat.
  4. Bahwa hal-hal menyangkut perubahan dan atau pergantian secara legal dilakukan oleh badan legislasi atau Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai badan representasi perjuangan yang memiliki fungsi legislasi. Hal mana dilakukan atas masukan, desakan dan pertimbangan dari seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada dalam gerakan pembebasan nasional Papua Barat.
  5. Dengan alasan poin diatas, maka kami menyampaikan kepada rakyat Papua, Pemimpin-Pemimpin Lembaga Perjuangan, baik sipil, Militer dan diplomasi agar tidak muda terhasut, terprovokasi dan tertipu dengan isu-isu yang berkembang diluar dari keputusan resmi Badan Pengurus Pusat KNPB.
Demikian surat himbauan ini dibuat agar menjadi kesepahaman kita bersama.
Port Numbay, 21 Agustus 2012
Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat [BPP.KNPB]
Victor F. Yeimo                                              Ones Suhuniap
Ketua Umum                                               Sekretaris Jenderal
Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP)
2. Ketua-ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD)
3. Pimpinan TPN – OPM
4. Free West Papua Campaign
5. Arsip
Bookmark and Share

Leave a Reply

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. SUARA HATI ANAK NEGERI UNTUK PAPUA - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger